Kemiskinan salah satu contoh kasus Ilmu Sosial Dasar sebagai salah satu MKDU, semua orang tidak mau miskin. Tetapi tidak semua orang bisa lepas dari kemiskinan. Apa dan mengapa kemiskinan tetap ada? Telah banyak pendapat dan teori kemiskinan yang dikemukakan oleh para pakar. Pada intinya kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang hidup dalam keadaan kurang atau tidak dapat memenuhi standar hidup layak. Artinya mereka tidak hanya kurang dalam hal pendapatan (keuangan), tetapi juga kurang dalam hal lain seperti pendidikan dan kesehatan. Semua ini kemudian membentuk apa yang disebut lingkaran setan kemiskinan (satanic cyrcle of poverty). Sebagai suatu lingkaran, maka tidak ada yang tahu mana pangkal dan ujung lingkaran, kecuali yang membuat lingkaran itu sendiri. Siapa pembuat lingkaran ini? Tidak lain adalah si empunya kemiskinan itu sendiri.
Kemiskinan yang dialami oleh setiap orang miskin memiliki latar belakang dan ‘sejarah’ yang berbeda-beda. Ada yang menjadi miskin karena tidak memiliki pendapatan, ada juga yang menjadi miskin karena tidak pendidikan yang baik. Ada yang miskin karena tidak memiliki badan dan jiwa yang sehat, sehingga tidak dapat mengerjakan pekerjaan secara baik dan ada juga yang miskin karena faktor sikap individu. Selama ini pemerintah kerap kali menerapkan kebijakan yang sama untuk semua orang miskin. Ibaratnya sakitnya berbeda-beda tetapi diberikan obat yang sama. Karena itulah meski pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan masalah ini tidak bisa tuntas.
Metode Mengatasi Kemiskinan
Kalaupun kemiskinan masih dianggap masalah dan ingin diselesaikan, lalu kebijakan dan tindakan apa yang dapat diperbuat oleh pemerintah? Gubernur Lampung, dalam suatu kesempatan pernah menantang akademisi untuk memberikan solusi mengatasi kemiskinan ini, katanya para pengamat jangan hanya bisa bicara, tapi berikanlah juga solusinya. Propinsi Lampung memang terkenal sebagai dan menjadi salah satu propinsi miskin di Indonesia ini. Tulisan singkat ini bermaksud memberikan alternatif pemikiran dan solusi yang diminta pemerintah tersebut.
Selama ini pemerintah sangat mempercayai angka-angka statistik dalam menyelesaikan masalah kemiskinan ini. Pemerintah lebih mempercayai hasil survei berupa data-data statistik untuk mengatasi masalah kemiskinan, karena dengan angka kemiskinan seolah lebih mudah dilihat dan dipahami. Namun kenyataannya hingga saat ini angka kemiskinan, khususnya di Propinsi Lampung masih cukup tinggi, yakni sebesar 1.558,28 juta orang atau 20,22%. (BPS Prop. Lampung, Maret 2009) dalam http://lampung.bps.go.id/?r=brs/index&brs=42) jika dibandingkan dengan indeks kemiskinan nasional yakni 15,42 persen (http://www.bps.go.id/brs_file/kemiskinan-01jul09.pdf)
Sebagaimana dikemukakan diatas, bahwa latar belakang orang menjadi miskin itu berbeda-beda. Karena itulah maka diperlukan strategi dan metode yang berbeda pula untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kalau pun metode kuantitatif seperti diatas tidak mau dianggap gagal dan masih ingin digunakan, maka pemerintah perlu juga mempertimbangkan metode yang lain untuk menemukan akar masalah dari kemiskinan ini. Inilah metode kualitatif. Dalam khasanah ilmu sosial, metode kualitatif bukanlah pendekatan yang baru dan terbukti telah banyak berhasil menyelesaikan masalah-masalah sosial. Metode ini dapat memahami secara mendalam apa yang belum dapat diungkap oleh metode kuantitatif.
Dengan metode ini pemerintah dapat memperoleh data-data yang mendalam (tidak hanya berupa angka-angka) tentang siapa saja orang miskin itu dan apa latar belakang mereka menjadi miskin. Dengan metode ini pemerintah juga bisa memanfaatkan perangkat-perangkat daerah yang ada, termasuk juga perangkat RT untuk mendeteksi secara tepat keberadaan mereka pada waktu itu. Hal lain yang dapat diungkap adalah harapan-harapan dan gagasan mereka tentang cara keluar dari kemiskinan yang mereka hadapi. Dengan demikian solusi atas masalah kemiskinan datang dari masyarakat miskin itu sendiri (mengatasi kemiskinan berbasis masyarakat miskin). Selama ini pemerintah lebih tertarik untuk membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan atas prakarsa sendiri. Setelah melihat sejumlah angka-angka lalu dianalisis dan diinterpretasikan sendiri menjadi kebijakan. Angka-angka ini bukannya tidak bisa dipakai, setidaknya bisa digunakan untuk melihat gejala kecenderungan fenomena kemiskinan.
0 comments:
Post a Comment